Kirab Budaya suguhkan Ciri Khas Demak

Kirab Budaya suguhkan Ciri Khas Demak   Kirab Budaya memperingati Hari Jadi Kabupaten Demak ke 511 berlangsung meriah dengan pawai beragam jenis budaya yang menjadi ciri khas atau ikon Pariwisata Kabupaten Demak. Acara yang mengambil tema “Menuju Masyarakat Demak Yang semakin Sejahtera” ini disaksikan oleh ribuan warga masyarakat Demak yang tumpah ruah di Jalan depan Pasar Bintoro Demak.


Di panggung kehormatan yang terletak di Halaman Pasar Bintoro Demak, tampak hadir Bupati Demak, Drs. H. Dachirin Said, Kapolres Demak, AKBP. R. Setijo Nugroho dan segenap jajaran Muspida Pemerintah Kabupaten Demak hadir dipanggung tersebut. Sejumlah atraksi dari peserta kirab yang ditunjukkan dihadapan Bupati Demak, menuai decak kagum dari Bupati Demak dan semua yang menghadiri acara Kirab tersebut.


Mengambil rute mulai dari Rumah Dinas Sekda Kabupaten Demak berlanjut menuju Panggung Kehormatan di Pasar Bintoro dan berakhir di alun-alun Demak ini, berlangsung sangat semarak. Sebanyak 14 Kecamatan se-Kabupaten Demak dan Kelompok Sanggar Tari, Sekolah dan Grup Kesenian turut menyuguhkan ciri khas dari kecamatan tersebut. Misal saja, atraksi maut Barongan dari Desa Geneng Kecamatan Mijen Demak yang menyuguhkan atraksi mengupas kelapa dengan mulut dan atraksi memakan api. Namun, ada satu atraksi yang disuguhkan Kodim 0716 Makutarama Demak, yakni Atraksi Zippin yang diperagakan langsung oleh Aparat Kodim 0716 Demak tersebut.


Acara yang dihelat sejak pukul 13.30 hingga pukul 16.30 ini diikuti oleh sekitar 30 peserta yang menampilkan beragam kesenian. Adapula peserta kirab dari SMA Negeri 2 Demak yang memberikan kenang-kenangan berupa lukisan dari bahan kompos untuk Bp. Bupati Demak dan peserta kirab asal Kecamatan Mranggen Demak yang memberikan satu buah sangkar burung khusus untuk Bapak Bupati Demak.
Akibat dari dilangsungkannya acara tersebut, arus lalu lintas Jalur Pantura Demak yang melintasi Pasar Bintoro Demak untuk sementara dialihkan melalui Jalur Lingkar Demak untuk Tujuan Kudus hingga Pantura Jawa Timur. Jalur dari SMP Negeri 1 Demak yang menuju Pasar Bintoro Demak untuk sementara ditutup untuk kelancaran acara tersebut.

Reporter : Satrio

 

Kemenangan ’45 bukanlah akhir

Tugas para pahlawan belum berakhir

Pulau hijau masih harus berwaspada

Sigap tehadap kutu-kutu yang menyebar di bangsa

Inilah kelanjutan dari sebuah perjuangan

Warisan para pahlawan

Berjuang mengikuti alur kemenangan

Berjuang demi harapan

Pamerkan semangat merahmu

Ekspresikan semua daya kreatifmu

Hentakkan semangat juang

Merubah mimpi buruk yang terngiang

Meraih keemasan yang gemilang

Hei pemuda,

Ingat janjimu dan sumpahmu

Jangan ragu, jangan malu

Pecahkan ombak yang maju

Pantang takutmu, kuatkan gigihmu

Berdiri bersama Merah Putih

Terus maju tanpa letih

Budaya Jawa di Pinggiran Zaman

sastra-jawa   Dewasa ini, budaya  jawa sudah mulai terpuruk, terpinggirkan karena perkembangan zaman global yang kian gencar memasuki kebudayaan timur. Westernisasi merupakan kata yang lazim untuk menamai arus global yang mulai melunturkan budaya asli Indonesia. Padahal, tidak semua budaya barat yang ada sekarang ini memiliki nilai positif bagi bangsa Indonesia. Tidak sedikit pula budaya barat yang berdampak negatif dan hal inilah yang harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia.

Budaya Jawa merupakan budaya yang memiliki nilai filosofis yang dalam. Kita lihat saja contoh nyata dengan adanya bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa seperti : Candi Prambanan, Candi Borobudur, Keraton, dan lain sebagainya. Adanya mereka tak lepas dari adanya nilai budaya yang terkandung di dalamnya dan nilai-nilai kejiwaan terhadap budaya Jawa.

Globalisasi telah membawa efek yang cukup signifikan bagi pola kebudayaan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Banyak orang yang terjerat oleh budaya kebaratan. Lalu, apakah kita akan tetap membiarkan budaya barat menggerus budaya Jawa ? Apa usaha kita untuk tetap mempertahankan budaya Jawa di tengah himpitan globalisasi yang kian merenggut satu persatu kebudayaan ketimuran kita?

Media penyaluran bahasa Jawa pun mulai hilang sekarang. Benar-benar seperti tertelan oleh zaman. Para siswa di tingkat sekolah pun kini menganggap budaya Jawa merupakan pelajaran yang tidak penting. Bagi mereka budaya Jawa hanya pelajaran sampingan dan tidak perlu menyita banyak perhatian. Bahkan orang asli Jawa sekalipun lebih fasih melantunkan bahasa indonesia dan lebih hebatnya bahasa inggris, dibandingkan berbicara dengan bahasa Jawa. Apalagi bicara bahasa kromo yang menjadi bahasa utama rakyat Jawa dahulu. Soal aksara jawa? Jangan ditanya, dalam satu kelas hanya satu atau dua anak saja yang dapat mengetahuinya. Ironis memang !

Hal ini perlu menjadi cerminan bagi pemangku kepentingan budaya Jawa di dunia pendidikan. Mereka merupakan pilar penting untuk meluaskan kembali budaya Jawa kepada para pemuda agar budaya Jawa dapat tetap bertahan melawan arus globalisasi.

Sekarang, apakah kita akan membiarkan westernisasi menggrogoti budaya Jawa kita? Apakah kita sudah mempertahankan budaya secara nyata? Apakah kita akan membiarkan kegagapan mengenai budaya jawa ini terus berlanjut? Jika ini terus berlanjut, hal ini merupakan sesuatu yang harus menjadi mawas diri bagi kita semua untuk tetap melestarikan budaya jawa di bumi pertiwi ini. Bukankah kita tidak ingin menjadi orang yang gagap akan budaya sendiri?

Reporter: Adelia Dini

gambar:www.google.com

Bertujuan untuk mengenalkan budaya lokal Jawa Tengah, Pemprov Jateng gelar Kesenian Wayang Kulit dihalaman Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan Semarang.

Ganjar Pranowo selaku tamu kehormatan, mengakui jika dirinya senang dengan digelarnya acara tersebut. Dan Ganjar pun unjuk kebolehan dengan menjadi pemeran wayang orang.

Bertempat di Halaman Kantor Gubernur Jateng, seluruh masyarakat Semarang dan sekitarnya antusias menyaksikan acara tersebut. 

Acara yang dihelat Malam Minggu ini, dimulai pukul 19.30 malam. Besar kemungkinan, acara ini selesai pada pukul 3 dinihari.

(Satrio)

Oleh: Adelia Dini Meinawarti

 


“Orang yang punya kesehatan… punya harapan,

Orang yang punya harapan… punya segalanya”

Arabic Proverbs

 

Masih ingat kasus ponari?

         Benar, ponari adalah salah satu dari banyak kasus di antara masyarakat miskin yang lari dari pengobatan medis, masyarakat miskin yang tidak mampu membayar pengobatan dengan biaya mahal dengan hanya mengandalkan premi asuransi jaminan kesehatan, masyarakat miskin yang sangat ingin mendapatkan pengobatan hingga beralih ke pengobatan alternatif yang hanya seolah menyembuhkan namun ternyata tidak, seolah mengurangi namun pada akhirnya menambah masalah baru. Seolah hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa rakyat kecil belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.

         UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (UU Nomor 40 Tahun 2004) turut menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial. Pada hakekatnya jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.

          Sekali lagi bukti kewajiban Negara kepada rakyatnya harus dipertanyakan. Memang kita tahu, no country is perfect, tapi doesn’t it scare you sometimes how time flies and nothing changes?

          Dengan maraknya kasus penanganan kesehatan yang minim untuk masyarakat miskin. Kasus bayi yang meninggal di loket sebelum ditangani bahkan belum diijinkan untuk ditangani karena prosedur yang berbelit-belit untuk mengurus jamkesmas/jamkesda. Bila dibandingkan dengan negara sebayanya belanja kesehatan Indonesia memang jauh lebih rendah itu bisa dilihat dari studi yang dilakukan oleh bank dunia yang menempatkan Indonesia di bawah Malaysia, Thailand dan Filipina. Dan Indonesia berada pada peringkat ke-100 dunia sebagai negara dengan kesenjangan perbedaan yang tinggi antara anak keluarga kaya dan miskin dalam mengakses layanan kesehatan. Peringkat itu berdasarkan laporan berjudul The Killer Gap: A Global Index of Health Inequality for Children, yang dirilis oleh lembaga kemanusian World Vision pada tahun ini berdasarkan kajian terhadap 176 negara. Ini adalah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Masih banyak bayi dan anak-anak yang harus terus ‘membayar harga’ untuk kesenjangan besar ini dengan nyawa mereka.

          Namun sekali lagi, Semua terjadi bukan dengan tanpa alasan bukan? Selalu ada hikmah yang dapat diambil dari berbagai kasus jaminan kesehatan yang terjadi di Indonesia. Apa semua harus dibebankan kepada negara? Tentu tidak. Kesehatan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Bagaimana caranya? Kembali kepada masyarakat untuk mengedepankan pola hidup sehat. Untuk bayi yang sakit? Kembali kepada pola asuh orang tua masing-masing untuk lebih menjaga kesehatan keluarganya dengan baik.

          Permasalahan mengenai masyarakat yang belum memahami bagaimana prosedur jaminan kesehatan semestinya kembali lagi kepada pemerintah untuk menyediakan penguatan sistem informasi dan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat. Selama ini yang terjadi, banyak masyarakat di pedesaan yang kurang mengetahui mengenai jaminan, misalnya saja Pelayanan Jampersal yang sebenarnya itu adalah isu yang lama. Masyarakat banyak yang kurang mengetahui manfaat dan jenis layanan yang didapatkan serta persyaratannya.

          Pemerataan peyebaran informasi kepada misalnya kelompok masyarakat yang berada di perkotaan, kelompok masyarakat yang berada di pinggiran desa, kelompok masyarakat yang berada di pegunungan. Hal ini biar bisa mewakili pemerataan dari pelayanan dan untuk memonitor apakah masyarakat sudah mengetahui dan mengerti mengenai akses pelayanan kesehatan.

          Dilansir dari pemberitaan baru-baru ini Jaminan Kesehatan Nasional akan diberlakukan mulai tahun 2014. PT Askes yang akan berubah menjadi Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) akan mengucurkan dana asuransi kesehatan dengan iuran (premi) bagi 86,4 juta warga miskin atau sama dengan penerima fasilitas Jamkesmas secara nasional saat ini dengan jumlah rata-rata mencapai Rp 15.500 per kepala/ bulan.

          Dana itu lebih besar memang dari dana sebelumnya yang telah dianggarkan pemerintah untuk jamkesmas tahun-tahun sebelumnya. Jamkesmas sebelumnya, pemerintah hanya mengucurkan rata-rata Rp 6.000,- sampai dengan Rp 6.500,- per pasien sebagai dana kesehatan. Namun program tersebut masih menimbulkan keraguan dari pemerintah. Siapkah Indonesia memasuki pelayanan kesehatan universal?

          Mulai 1 Januari 2014, pemerintah akan memberikan pelayanan kepada 140 juta peserta, antara lain untuk 86,4 juta jiwa kepesertaan Jamkesmas, 11 juta jiwa untuk Jamkesda, 16 juta peserta Askes, 7 juta peserta Jamsostek, dan 1,2 juta peserta unsur TNI dan Polri. Untuk tahun 2014 pelayanan kesehatan masyarakat belum 100% gratis untuk masyarakat tetapi pemerintah mentargetkan pada tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia akan secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan sehat secara gratis. Mampukah? Semoga!